By admin 
Terjemahan Ibrani – Quds Net: Pengawas Negara Israel, Matanyahu Englman, menyatakan bahwa pengelolaan layanan publik oleh Kementerian Luar Negeri Israel selama perang telah memaksa ratusan ribu warga Israel membayar ratusan shekel secara tidak perlu. Ia juga menyoroti audit tajam terkait proses legalisasi dokumen publik di Kementerian Luar Negeri, serta kesiapan sektor listrik dan energi selama masa perang.
Hasil audit terhadap Kementerian Luar Negeri Israel menunjukkan bahwa pada periode 2022–2024 telah diterbitkan sekitar 854 ribu dokumen. Pada tahun 2023 saja, warga Israel membayar setidaknya 45 juta shekel yang dinilai tidak perlu. Temuan ini mencerminkan kelalaian jangka panjang dalam pemberian layanan publik yang buruk.
Laporan Pengawas Negara juga mengungkap berbagai kekurangan dalam pelaksanaan perjanjian internasional yang telah ditandatangani Israel, yang berpotensi membuka celah pemalsuan dokumen. Selain itu, ditemukan pula kelemahan finansial yang berisiko memicu praktik penipuan dan penggelapan.
Englman memperingatkan bahwa kerja kepolisian dan Kementerian Luar Negeri tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan hukum informasi kriminal, sehingga berpotensi menyebabkan kebocoran dan penyalahgunaan data. Ia menegaskan, “Yang paling berbahaya adalah adanya celah keamanan serius pada stasiun layanan mandiri dalam sistem digital nasional, yang memungkinkan pihak berkepentingan asing menerbitkan sertifikat secara ilegal. Ini merupakan ancaman nyata terhadap potensi penyalahgunaan dan penipuan.”
Pengawas Negara menjelaskan bahwa untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik antarnegara, Konvensi Apostille ditandatangani di Den Haag pada Oktober 1961. Apostille berfungsi sebagai cap resmi yang menjamin keabsahan dokumen publik seperti akta kelahiran, akta nikah, surat keterangan catatan kriminal, dan sertifikat medis, sehingga diakui secara hukum di negara-negara penandatangan.
Audit juga mencatat penurunan tajam dalam layanan publik. Jumlah slot janji temu yang disediakan Kementerian Luar Negeri Israel untuk layanan legalisasi dokumen selama 2023–2024 turun sekitar 80 persen. Selain itu, terdapat 38 hari di mana layanan telepon tidak menjawab seluruh panggilan masuk, memaksa 4.499 pemohon menunggu tanpa hasil.
Laporan tersebut menegaskan bahwa penerapan prosedur legalisasi dokumen yang tertib dan konsisten seharusnya dapat mencegah berbagai kekurangan besar, termasuk mekanisme kerja, pengawasan, pembayaran biaya, penerbitan dan pencatatan apostille, kualitas layanan, pelatihan pegawai, serta pencegahan penipuan.
Audit turut mengkritik kegagalan Kementerian Luar Negeri dalam melakukan verifikasi visual terhadap keaslian dokumen, sebagaimana diatur dalam pedoman konvensi. Disebutkan bahwa dokumen disahkan tanpa pemeriksaan kesesuaian model cap, karakteristik identifikasi, maupun tanda pengaman.
Selain itu, dokumen yang diterbitkan langsung oleh pegawai otoritas kependudukan atau dikirim melalui pos dilaporkan menggunakan kertas tanpa fitur keamanan, sehingga sulit memastikan apakah dokumen tersebut asli atau hasil salinan/pemalsuan. Kondisi ini dinilai merusak kredibilitas dokumen resmi.
Audit juga memeriksa 28 dari total 284 stasiun layanan mandiri dalam sistem digital nasional. Hasilnya, 36 persen stasiun yang diperiksa tidak berfungsi dengan baik. Bahkan, pada sebagian stasiun yang beroperasi, sertifikat resmi dicetak di kertas putih tanpa lambang negara dan tanpa tanda pengaman.
Menurut laporan, hingga Mei 2025, layanan legalisasi dokumen hanya tersedia di kantor Kementerian Luar Negeri Israel di Yerusalem, dengan jam layanan terbatas sekitar tiga setengah jam di pagi hari. Kementerian juga menghentikan layanan penitipan dokumen di Tel Aviv, Haifa, dan Be’er Sheva, meskipun permintaan layanan meningkat dan mencapai lebih dari 300 ribu dokumen pada 2024.
Pengawas Negara menyimpulkan bahwa temuan ini mencerminkan kelalaian jangka panjang dalam penerapan Konvensi Apostille, kepatuhan prosedur keuangan, dan kualitas layanan publik. Ia merekomendasikan pembentukan sistem digital terpusat bekerja sama dengan Kementerian Kehakiman dan otoritas digital nasional.
Sektor Energi dan Dampak Perang
Laporan Pengawas Negara juga menyoroti lemahnya kesiapan sektor listrik dan energi Israel dalam menghadapi kondisi darurat. Disebutkan bahwa sebelum perang, Kementerian Energi belum memperbarui kebijakan strategis, meskipun terjadi perubahan besar di sektor kelistrikan sejak 2016.
Audit memperingatkan bahwa kerangka hukum dasar terkait perlindungan sipil, khususnya di sektor energi, masih belum memadai. Selain itu, Israel dinilai belum memiliki kebijakan komprehensif untuk memperkuat ketahanan energi sebagaimana diterapkan di negara-negara Uni Eropa.
Laporan tersebut mencatat bahwa kerusakan pada kompleks energi Bazan berdampak besar pada fasilitas pembangkit listrik yang memasok uap dan listrik bagi operasional perusahaan. Disebutkan pula bahwa Menteri Pertahanan, Menteri Energi, dan Menteri Keuangan Israel belum mencapai kesepakatan terkait rekomendasi cadangan energi.
Audit menegaskan bahwa Israel belum memiliki strategi sistematis untuk meningkatkan keamanan energi, terutama dalam diversifikasi sumber pasokan gas alam. Selain itu, terdapat kekhawatiran terkait ketersediaan tenaga kerja vital di fasilitas strategis selama kondisi darurat.
Pasca serangan rudal Iran pada 16 Juni 2025, Bazan melaporkan kerusakan signifikan pada fasilitas energi mereka, yang menyebabkan penghentian operasional kilang minyak dan unit terkait. Perusahaan menyatakan tengah bekerja sama dengan perusahaan listrik untuk memulihkan pasokan energi.
Sebagai rekomendasi, Pengawas Negara mendesak Kementerian Energi dan Otoritas Gas Alam Israel untuk memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi sumber pasokan, peningkatan infrastruktur impor, serta penyusunan regulasi sektor bahan bakar darurat.
Sumber; Quds News Network
