By admin 
Jaringan Quds, mengutip media Israel, melaporkan bahwa mantan Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, Tzachi Hanegbi, mengulas perkembangan situasi di Jalur Gaza seiring pelaksanaan perjanjian gencatan senjata. Ia juga menyinggung meredanya rencana awal Presiden AS Donald Trump yang sempat mengusulkan pemindahan penduduk Gaza ke negara lain.
Dalam artikelnya yang diterbitkan harian Israel Yedioth Ahronoth pada Senin, Hanegbi membahas pengungkapan Trump pada Maret 2025 mengenai inisiatif yang disebutnya “inovatif” untuk Gaza. Rencana tersebut mencakup pengelolaan Gaza oleh Amerika Serikat, relokasi penduduk ke negara lain, serta pembangunan kembali wilayah yang hancur akibat perang menjadi kawasan modern.
Hanegbi menyatakan bahwa saat rencana itu diumumkan, hampir tidak terlihat keraguan terhadap kemungkinan pelaksanaannya. Secara lahiriah, gagasan tersebut dipandang sebagai konsep besar yang diklaim menguntungkan banyak pihak, dengan Hamas disebut sebagai pihak yang paling dirugikan.
Namun, menurut Hanegbi, rencana tersebut menghadapi kendala mendasar: tidak adanya negara yang bersedia menerima sekitar dua juta warga Gaza. Ia menilai, agar rencana itu realistis, dibutuhkan upaya diplomatik intensif dan berkelanjutan dari Amerika Serikat, termasuk penawaran insentif kepada negara-negara yang berpotensi terlibat. Upaya tersebut, kata dia, tidak benar-benar terwujud.
Ia menambahkan bahwa Israel sempat menyampaikan sejumlah gagasan praktis kepada Washington untuk mendukung inisiatif tersebut. Akan tetapi, perhatian terhadap rencana relokasi penduduk disebut berangsur memudar, hingga akhirnya gagasan itu berulang kali tertunda.
Hanegbi kemudian menyinggung munculnya konsep baru yang disebutnya sebagai “rencana dua puluh poin”. Tahap pertama, menurutnya, berfokus pada pertukaran tahanan serta pemeliharaan gencatan senjata permanen.
Tahap kedua mencakup pembentukan “Dewan Perdamaian”, penunjukan komite Palestina yang bersifat teknokratis dan non-politis untuk mengelola Gaza, serta pembentukan pasukan internasional stabilisasi. Tahap ini, menurut Hanegbi, telah mulai berjalan dan diperkirakan akan memperoleh momentum melalui pertemuan tingkat tinggi.
Ia menggambarkan tahap ketiga sebagai fase paling kompleks, yang meliputi pelucutan senjata Hamas, penarikan pasukan Israel ke wilayah yang disepakati, rekonstruksi Gaza, serta pembentukan sistem pemerintahan yang dinilai lebih efektif.
Hanegbi juga menyebut bahwa dalam jangka panjang, rencana tersebut mencakup reformasi Otoritas Palestina sebagai bagian dari proses politik yang lebih luas. Ia merujuk pada pernyataan Jared Kushner yang sebelumnya menyampaikan optimisme terhadap target pelucutan senjata Hamas dalam kerangka waktu terbatas. Meski demikian, Hanegbi menilai target tersebut sulit diwujudkan dalam waktu singkat.
Menurut Hanegbi, sekalipun kemungkinan pelucutan senjata Hamas dalam hitungan bulan tampak tidak realistis, Israel dinilai tidak dirugikan dengan menunggu perkembangan proses politik tersebut. Ia menyatakan bahwa isu pelucutan senjata Gaza mendapat dukungan luas dalam diskusi internasional, serta disertai peringatan keras mengenai konsekuensi jika tidak terealisasi.
Di lapangan, Hanegbi menyebut bahwa Israel terus menjalankan langkah-langkah keamanan sesuai perjanjian yang berlaku. Ia menegaskan bahwa pemerintah Israel tetap mempersiapkan berbagai skenario, baik jika jalur politik berjalan sesuai harapan maupun jika menghadapi hambatan.
Hanegbi menutup tulisannya dengan menekankan pentingnya kesiapan ganda: melanjutkan dukungan terhadap proses politik, sembari tetap menjaga kesiapan militer dan strategi keamanan nasional Israel.
Sumber; Quds News Network
