By admin 
Quds News – Khusus: Quds News Network, mengutip sumber dari kalangan faksi Palestina, melaporkan bahwa Fatah telah memulai serangkaian dialog dengan faksi-faksi Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Langkah ini disebut sebagai persiapan untuk pertemuan lanjutan dengan Hamas dan Jihad Islam, dalam kerangka “dialog nasional” yang ditujukan menuju pertemuan tingkat sekretaris jenderal guna membahas respons atas eskalasi Israel terhadap rakyat Palestina, khususnya di Tepi Barat.
Namun, sumber yang sama mengungkap adanya faktor-faktor mendasar di balik inisiatif tersebut. Salah satunya adalah apa yang disebut sebagai “rasa keterasingan” Presiden Mahmoud Abbas, meski telah melakukan berbagai konsesi dalam konteks reformasi.
Sumber tersebut menempatkan keputusan kabinet keamanan-politik Israel (kabinett), yang didukung Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, sebagai pemicu utama. Kebijakan itu mencakup perluasan permukiman melalui pelonggaran pembelian tanah di Tepi Barat, pembukaan data registrasi tanah milik warga Palestina, serta pencabutan kewenangan Palestina di Haram Ibrahimi di Hebron dan Masjid Bilal bin Rabah di Bethlehem. Langkah-langkah ini dinilai berimplikasi pada penyempitan peran Otoritas Palestina hingga sebatas fungsi administratif setingkat pemerintah kota.
Selain itu, marginalisasi Otoritas Palestina dalam pengaturan situasi Gaza turut disebut sebagai faktor penting. Gaza dilaporkan bergerak menuju model pengelolaan oleh “Komite Nasional Administrasi Gaza” yang dipimpin Ali Shaath, tanpa pelibatan langsung Otoritas Palestina dalam pengambilan keputusan. Situasi ini memperkuat persepsi keterasingan di lingkaran kepemimpinan Ramallah.
Faktor ketiga adalah berlanjutnya penahanan dana pajak Palestina (clearance revenues) oleh Israel. Meski terdapat janji tekanan dari pihak Eropa, dana yang diperkirakan mencapai sekitar 13 miliar shekel disebut belum juga dicairkan. Sumber Quds News menyatakan bahwa Otoritas Palestina telah memenuhi sejumlah persyaratan Eropa di berbagai sektor, namun belum menerima dana yang ditahan.
Dalam konteks tersebut, Presiden Abbas dinilai kembali menempuh pendekatan dialog dengan faksi-faksi Palestina sebagai opsi politik saat hubungan regional menghadapi kebuntuan.
Sumber juga menyebut Fatah telah menginformasikan otoritas Mesir terkait dimulainya rangkaian pertemuan faksional. Dialog awal digelar bersama Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), yang menghasilkan pernyataan bersama. PFLP dilaporkan mengajukan sejumlah kerangka dasar terkait reformasi sistem politik Palestina dan restrukturisasi PLO.
Secara terpisah, PFLP juga menggelar pertemuan dengan Hamas untuk menyampaikan hasil dialog dengan Fatah. Hamas menyatakan dukungan terhadap prinsip dialog nasional dalam kerangka persatuan menghadapi Israel.
Menurut sumber Quds News, delegasi Fatah yang dipimpin Azzam al-Ahmad dijadwalkan kembali ke Kairo untuk melanjutkan pembahasan dengan Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina (DFLP). Rangkaian dialog ini diarahkan menuju pertemuan nasional yang lebih luas sebelum melibatkan Hamas dan Jihad Islam.
Seorang sumber Quds News menilai langkah tersebut juga bertujuan meredakan penolakan faksi terhadap sejumlah keputusan terbaru Presiden Abbas, termasuk isu konstitusi Palestina baru, pemilu Dewan Nasional Palestina, serta kebijakan terkait tunjangan tahanan dan keluarga syuhada.
Meski demikian, sumber menyatakan pesimisme terhadap peluang terobosan signifikan dalam waktu dekat, mengingat kompleksitas dinamika politik internal Palestina dan tekanan eksternal yang terus berlangsung.
Sumber; Quds News Network
